Kasus yang belakangan mencuat terkait pengadaan perangkat Chromebook di sejumlah daerah menjadi pelajaran penting bagi semua pemangku kebijakan pendidikan. Hal ini bukan sekadar perihal teknis pengadaan, tetapi momentum untuk mengevaluasi kembali pendekatan kita terhadap transformasi digital di dunia pendidikan.
Pembelian perangkat teknologi untuk pendidikan tidak boleh asal-asalan. Harus benar-benar menjawab kebutuhan kegiatan belajar mengajar (KBM), bukan sekedar membeli perangkat mahal yang akhirnya tidak dapat bermanfaat optimal.
Alangkah baiknya jika pengadaan perangkat penunjang pendidikan untuk sekolah seperti laptop, smartboard, atau IFP perlu dilakukan dengan pertimbangan menyeluruh:
– Apakah guru dan siswa dapat langsung menggunakannya dalam pembelajaran?
– Apakah tersedia konten pembelajaran yang relevan?
– Apakah perangkat dapat berfungsi tanpa koneksi internet?
Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini belum terpenuhi, maka risiko perangkat tidak dimanfaatkan secara optimal menjadi tinggi. Ini tentu berimplikasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran negara. Dalam konteks hukum, keputusan yang kurang bijak dapat dinilai sebagai pemborosan hingga pada tindakan korupsi.
Pentingnya Melibatkan Pengguna Akhir
Guru dan siswa sebagai pengguna akhir seharusnya menjadi bagian dari proses identifikasi kebutuhan. Selama ini, mereka kerap hanya menjadi penerima barang, tanpa kesempatan menyampaikan masukan terhadap kesesuaian perangkat dengan aktivitas pembelajaran sehari-hari. Pelibatan aktif mereka akan meningkatkan efektivitas pengadaan sekaligus memperkuat akuntabilitas. Jika tidak, dana yang dikeluarkan menjadi sia-sia.
Guru dan siswa sebagai pengguna akhir seharusnya menjadi bagian dari proses identifikasi kebutuhan. Selama ini, mereka kerap hanya menjadi penerima barang, tanpa kesempatan menyampaikan masukan terhadap kesesuaian perangkat dengan aktivitas pembelajaran sehari-hari. Pelibatan aktif mereka akan meningkatkan efektivitas pengadaan sekaligus memperkuat akuntabilitas. Jika tidak, dana yang dikeluarkan menjadi sia-sia.
Solusi yang Tepat Guna Butuh Waktu dan Konsistensi
Solusi yang tepat guna tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Butuh tahunan untuk mengembangkan teknologi, menyusun konten pembelajaran, menguji lapangan, dan menyempurnakan sistem. Sedangkan memaksakan untuk menyiapkan hal besar dalam waktu singkat akan berakibat mengecewakan. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan penyedia teknologi pendidikan yang telah terbukti di lapangan menjadi penting.
Salah satu keputusan bijaksana untuk solusi tepat guna dan waktu singkat agar dapat segera direalisasikan, adalah bekerjasama dengan pengembang fasilitas pendidikan lokal yang profesional. Pengembang lokal sudah memiliki pemahaman mendalam mengenai kebutuhan fasilitas pembelajaran untuk sekolah yang efektif.
Contohnya adalah perusahaan edtech lokal seperti Kipin yang telah mengembangkan produk mereka selama lebih dari 10 tahun. Melibatkan ratusan anak bangsa sebagai perancang dan programmer software, menghasilkan solusi pembelajaran hybrid yang bisa online maupun offline lengkap dengan media pembelajaran berbasis kurikulum yang mendukung KBM, hingga software khusus evaluasi.
Studi Kasus: Kipin Kios Pintar
Salah satu solusi yang telah teruji di berbagai daerah, khususnya di sekolah-sekolah yang belum memiliki akses internet stabil, bahkan di daerah 3T sekalipun, adalah Kipin. Platform ini memungkinkan pembelajaran hybrid—online dan offline—dengan konten lengkap yang sesuai kurikulum nasional:
– 5000+ buku pelajaran SD hingga SMA
– 2000+ video pendidikan
– 50.000+ latihan Soal Mandiri
– 500+ komik literasi pendidikan
– 1000+ konten pendidikan khusus anak dengan metode menarik
– Server lokal mandiri tanpa internet (Kipin eduSPOT)
– Dukungan multi-perangkat (Chromebook, IFP, laptop, tablet, smartphone, dll.)
Bahkan perangkat yang sebelumnya tidak dapat dipakai tanpa adanya internet seperti Chromebook, dapat langsung difungsikan secara optimal saat terhubung dengan sistem Kipin.
Saatnya Fokus pada Solusi, Bukan Sekadar Belanja
Ubah paradigma pengadaan dengan transformasi digital pendidikan yang bukan semata proyek pengadaan barang. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas pembelajaran generasi mendatang. Oleh karena itu, strategi pengadaan harus berbasis kebutuhan nyata dan memperhatikan keberlanjutan penggunaan.
Kipin yang telah terintegrasi dalam sistem pengadaan nasional (SIPLah dan e-Katalog) bisa menjadi opsi konkret yang patut dipertimbangkan oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam merancang kebijakan pendidikan berbasis teknologi.
Kipin telah membuktikan bahwa teknologi bisa menjangkau semua—termasuk sekolah yang tidak punya internet.
Ubah paradigma pengadaan dengan transformasi digital pendidikan yang bukan semata proyek pengadaan barang. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas pembelajaran generasi mendatang. Oleh karena itu, strategi pengadaan harus berbasis kebutuhan nyata dan memperhatikan keberlanjutan penggunaan.
Kipin yang telah terintegrasi dalam sistem pengadaan nasional (SIPLah dan e-Katalog) bisa menjadi opsi konkret yang patut dipertimbangkan oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam merancang kebijakan pendidikan berbasis teknologi.
Kipin telah membuktikan bahwa teknologi bisa menjangkau semua—termasuk sekolah yang tidak punya internet.
📺 Video bukti implementasi:
🔗 Informasi lengkap: https://kipin.id
💬 Hubungi kami via WhatsApp: wa.me/6287788898811
“Pendidikan tidak butuh aksi instan, tapi butuh solusi yang sudah terbukti” – Santoso Suratso, CEO Kipin.id
