Riset yang dilakukan oleh Kurniyawati dkk. Menggambarkan ketimpangan yang ada, antara institusi madrasah dan sekolah non madrasah dalam konteks implementasi kebijakan dari pemerintah (2022). Melansir Detik.com pada 2021, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut bahwa anggaran BOS yang disediakan oleh Kemdikbud Ristek untuk sekolah umum, dan Kemenag untuk madrasah juga tidak seimbang dan perlu disesuaikan. Beberapa permasalahan yang umum ditemukan oleh madrasah diantaranya (Huda, 2016).
SDN 078516 Hilimoasio II
- Input siswa yang memiliki indeks prestasi rendah-menengah ke madrasah.
- Latar belakang sosio-ekonomi yang tidak mendukung terhadap keberhasilan proses belajar mengajar.
- Keterbatasan tenaga pengajar baik secara kuantitas dan kualitas.
- Materi pelajaran yang terlalu banyak dibandingkan jam sekolah.
Pandemi Covid-19 yang masih terjadi turut memperkeruh kondisi yang ada. Riset SMERU pada 2020 menunjukkan bahwa ketimpangan kompetensi dalam penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) terjadi antara sekolah di Pulau jawa dengan daerah luar Jawa. Berangkat dari temuan ini, dapat digambarkan bahwa sekolah madrasah terutama yang berada di daerah luar Jawa berada semakin jauh dari privilese pendidikan yang berkualitas. Maka hal yang penting dilakukan: reformasi terhadap sistem sekolah madrasah di Indonesia.
Reformasi madrasah dengan digitalisasi pendidikan
Berbicara mengenai reformasi, sistem pendidikan sebenarnya dapat dilihat dari
